Workshop Kolaboratif Bappelitbangda NTT Terkait UDPI Dan Prinsip APB
Gl🌐baltwo Indomedia Online/Ijinc Share.g-indomed/vhe5eryput/Kupang/12/3/2023.
Workshop Kolaboratif Bappelitbangda Provinsi NTT terkait Universal Design Perubahan Iklim (UDPI) dan Prinsip Aksi Pasca Bencana (APB) diselenggarakan di Kupang.
Workshop Konsep Universal Design Yang Adaptis Dan Berketahanan Iklim Pada Infrastruktur/Gedung Publik Dan Prinsip Aksi Build Back Better & Safer Paska Bencana Provinsi NTT digelar di Hotel Kristal Kupang pada Jumat 10/3/2023 (09.00).
Workshop Konsep Universal Design yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda provinsi NTT didukung oleh ICRAF (World Agroforestry), SIAP SIAGA, HPJI dan komunitas inklusif NTT, Dibuka oleh Assisten 2 Gubernur NTT Ganef Wurgiyanto, A.Pi., M.Si.
Silvia Fanggidae, Kordinator Provinsi untuk program siap siaga bencana, Kerjasama Pemerintah Australia dan Indonesia mengawali sambutannya dengan mengucapkan salam nasional, salam kebangsaan selanjutnya berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTT melalui Bappelitbangda Prov. NTT yang menginisiasi sekaligus mengoordinir workshop ini secara langsung dan proaktif oleh Koordinator Substansi Infrastruktur Bappelitbangda Prov. NTT.
Menurut Silvia Fanggidae membangun menjadi lebih baik dan lebih aman adalah sebuah prinsip aksi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yakni saat pembangunan dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya melihat pembangunan fisik saja yakni membangun kembali rumah atau bangunan, jalan rusak tetapi sekaligus pemerintah yang tangguh bencana adalah yang mampu memenuhi kebutuhan bagi semua kalangan terutama kalangan berisiko seperti balita, kaum disabilitas, anak-anak, orang tua dan lain-lain, oleh karena itu komunikasi Intens dalam bentuk deskripsi dan produktif dibutuhkan dalam workshop ini kali. Kita mesti serius betul-betul dan intens memberikan masukan-masukan dan membuat satu konsep atau desain yang betul-betul bisa dilaksanakan dan betul-betul bisa bermanfaat karena di sini ada kesatuan pandangan.
Assisten 2 Gubernur NTT Ganef Wurgiyanto, A.Pi., M.Si. Dalam Sambutannya mewakili Plt Sekda NTT Yohanna Lisapaly, SH., M Si, setelah mengucapkan Salam nasional, salam kebangsaan mengajak seluruh peserta workshop memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan rahmat-Nya, pada hari ini kita diperkenankan berkumpul dalam Kegiatan Wokshop dengan tema: Konsep Universal Desain yang Adaptif dan Berketahanan Iklim pada Ruang Infrastruktur/Gedung Publik dengan Prinsip Aksi Build Back Safer and Better dalam Penyelenggaraan dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Prov. NTT.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu bersama jajarannya dan semua pihak yang turut mengambil bagian dalam diskusi insentif lintas pelaku pembangunan untuk mengkaji konsep dan strategi universal desain yang berketahanan iklim dan kaitan pada kebencanaan di Provinsi NTT ini. Kegiatan yang menurut saya sangat krusial karena sangat relevan dengan kondisi akhir-akhir ini dan sangat terdampak bagi kita semua. Hal ini urgent utk kami di pemerintahan khususnya, untuk gali dan terapkan formulasi sistem dan konsep yang terukur dalam menghadapi masalah, kendala dan tantangan pembangunan khususnya infrastruktur dan ruang-ruang fisik dan non fisik publik lainnya di Prov. NTT terkait perubahan iklim dan akses universal desain ini", tandas Ganef Wurgiyanto.
Selanjutnya dijelaskan bahwa perubahan iklim (climate change) menjadi salah satu isu global yang saat ini dibicarakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Provinsi Nusa Tenggara Timur pun telah dan sedang mengalami dampak buruk perubahan iklim tersebut di atas. Dampak yang ditimbulkan berpengaruh signifikan terhadap kondisi infrastruktur di NTT dan memiliki potensi luas untuk semakin memperburuk keadaan. Kondisi ini mengganggu jalannya pembangunan di daerah yang berimplikasi pada semakin lambannya pembangunan berbagai sektor pembangunan khususnya sektor kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan.
Provinsi NTT sedang merasakan dampak bencana hidrometereologi baru-baru ini yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil. Salah satu penyebabnya teridentifikasi bahwa sistem infrastruktur dan bangunan gedung di NTT belum berketahanan iklim dan ramah pada kelompok-kelompok berisiko seperti kelompok disabilitas, anak-anak, wanita hamil, orang tua dan lain-lain. Elemen-elemen universal desain masih belum terintegrasi dalam implementasi pembangunan ruang-ruang publik kita.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No.14 tahun 2017 tentang Persyaratan Pembangunan Gedung secara khusus sudah menekankan hal akses untuk semua kalangan pada infrastruktur, gedung-gedung konstruksi publik. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga sudah mengamanatkan pemenuhan layanan lintas sektor yang berorientasi universal desain yakni aksessibel bagi seluruh ragam penyandang disabilitas dan bermanfaat juga bagi non penyandang disabilitas termasuk konsesi bagi penyandang disabilitas dan pendamping. Dilevel pemerintah provinsi NTT sendiri, hak-hak universal desain ini sudah diejawantahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya Ganef Wurgiyanto, A.Pi., M.Si mengatakan bahwa membangun menjadi lebih baik dan lebih aman adalah sebuah prinsip aksi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yakni saat pembangunan dan atau perbaikan kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya melihat pembangunan fisik saja yakni membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur saja tapi juga membangun masyarakat sekaligus pemerintah yang tangguh bencana yang bermanfaat dalam artian memenuhi kebutuhan bagi semua kalangan terutama kalangan beresiko seperti kelompok disabilitas, anak-anak, ibu hamil, orang tua, dll. Unsur-unsur wajib dilakukan agar menjadi lebih baik dan aman dari sebelum terdampak. Pemerintah Provinsi NTT berupaya untuk mengupayakan kedua prinsip; better dan safer dan tentunya sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan prinsip tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, komunikasi intensif dalam bentuk diskusi yang produktif dibutuhkan lintas sektor dalam workshop ini. Menurut Ganef Wurgiyanto.
Kegiatan hybrid workshop ini bertujuan untuk:
1. Memahami konsep universal desain sebagai bagian model aksi pembangunan wajib bagi ruang-ruang publik agar bisa dinikmati semua kalangan khususnya kelompok beresiko yakni anak-anak kita saudara/saudari difabel kita, orang tua kita dan lainnya.
2. Memahami perubahan iklim berikut dampaknya dan konsep adaptasi yang diperlukan bagi kelompok beresiko.
3. Mengidentifikasi kajian yang lebih terukur (ilmiah) akan proses bangun konstruksi yang berketahanan dan adaptif pada perubahan iklim dan ramah pada kelompok beresiko dengan prinsip build back better and safer.
4. Mendorong penyediaan sistem dan manajemen kebencanaan seperti bencana hidrologi, hidrometeorolgi dan gempa bumi.
Demikianlah beberapa hal yang disampaikannya pada moment yang bermartabat ini. Akhirnya dengan memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, maka workshop konsep universal desain yang adaptif dan berketahanan iklim pada ruang infrastruktur/gedung publik dengan prinsip aksi Build Back Safer and Better dalam penyelenggaraan dan rekonstruksi pasca bencana di Prov. NTT dinyatakan dibuka secara resmi dan kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Workshop konsep universal design yang diselenggarakan ini menghadirkan Narasumber:
1. Dinna N. Noach (Staf khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas).
2. Ir. Hendrikus Rani, M.S (Ahli struktur gedung dan jalan dan dosen Unwira Kupang
3. Norman Patrick L.B. Riwu Kaho,SP., M.Sc ( Dosen prodi Kehutanan Undana)
4. Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT (plt.Kepala Bappelitbangda Prov.NTT).
Setelah masing masing nara sumber menyampaikan materi dilakukan sessi tanya jawab.
Pada Panel sessi ke-dua workshop menghadirkan pembicara Kalak BPBD provinsi NTT Ambros Kodo, S.Sos secara Offline sedangkan dalam jaringan hadir Ir.Wilham G. Louhenapessy, M.Sc.,ph.S (Ahli Geoteknik (Tim Ahli Bencana Bappenas RI) Dan Dosen CIT (Calvin Institute Of Technology) Dan Wijan Wijanarko, ST (Earthquake Resistent Home And Resettlement Infrastructure Specialist).
Narsum Dinna Noach S.I.Kom dalam panel pertama ini sebagai staf ahli gubernur bidang Difabel menyampaikan kondisi terkini dan kebutuhan universal desain pada infrastruktur / gedung publik di NTT menurutnya Sarana dan Prasarana di NTT belum ramah bagi kaum difabel serta kelompok rentan lainnya. Mendasari kebijakan pemerintah:
1. PP no 77/2019 tentang perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. PP no 42/2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas.
3. Perda Provinsi NTT no 6/2022 tentang pemberdayaan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas.
Maka menurut Dinna Noach, Ada 7 sasaran strategis dalam RAD Provinsi NTT yakni:
1. Pendataan Perencanaan Inklusif
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan
3. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan
4. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas
5. Perwujudan ekonomi inklusif
6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan.
Plt. Kepala Bapellitbangda Provinsi NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT dalam penyampaian materinya menyangkut integrasi konsep pembangunan berketahanan iklim dan penanganan Build Back Better and safer yang berorientasi universal desain dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; Selain menyampaikan kebijakan nasional terkait pembangunan berketahanan iklim juga pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim juga narsum menyampaikan tantangan permasalahan implemantasi adaptasi perubahan iklim pada sektor sektor yakni:
1. Sektor LHK
2. Sektor energy dan sumber daya mineral
3. Sektor kebencanaan
4. Sektor k - PU - an
5. Sektor Pertanian dan Peternakan
6. Sektor Kelautan dan Perikanan.
Adapun langkah langkah strategis yang diperlukan yakni:
1. Mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon
2. Memperhatikan strategis inklusif yang multydimensi
3. Perlu adanya analisis aspek kelembagaan pembangunan berketahanan iklim.
4. Pelibatan pihak swasta dan stakeholder terkait konsep pembangunan berketahanan iklim dan penanganan build back better and safer yang berorientasi universal desain.
5. Mengintegrasikan tindakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan strategis perencanaan daerah.
6. Pengaturan ulang arahan tataruang khususnya bagi pemukiman dan pusat pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam.
7. Bangunan yang direncanakan harus memanfaatkan matahari dan iklim sebagai sumber energy primer.
Nara Sumber (Narsum) Norman Patrick L.B. Riwu Kaho,SP., M.Sc ( Dosen prodi Kehutanan Undana) menyampaikan materi Perubahan iklim kerentanan dan bencana alam serta dampaknya bagi perempuan dan anak serta proses mitigasi adaptasi yang diperlukan. Norman menyampaikan berbagai fenomena alam dan peristiwa peristiwa bencana yang dasyat dan terjadi di daerah NTT mulai dari dampak perubahan iklim, termasuk siklon tropis sejak tahun 1990-2023 termasuk siklon tropis Seroja pada April 2021.
Selanjutnya dikatakan bahwa Bencana bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dapat menimpa siapa saja oleh karenanya.
Apa yang Harus Dilakukan?
1. Investasi dan regulasi public Contoh peningkatan keamanan melalui penerapan dan pengawasaan regulasi building codes yang ketat dan aturan-aturan perencanaan lain seperti rencana tata-ruang.
2. Pengembangan infrastruktur yang resilient bekerjasama dengan pakar dan akademi yang relevan Contoh rumah tahan gempa, tahan banjir atau rumah tahan angin ekstrem pada daerah-daerah yang berisiko (catatan perlu KRB yang kuat)
3. Pelayanan jasa yang memadai Contoh pelayanan dan perbaikan kelistrikan supla air system drainase pada lingkungan perkotaan yang adaptif bencana Risk transfer Contoh JPS adaptif dan asuransi bagi keluarga miskin
4. Tata Kelola risiko yang efektif Contoh mengintegrasikan PRB KRB dalam semua DOKREN
5. Pelibatan semua unsur masyarakat (no-one left behind) yang terdiri atas 5 unsur pentahelix termasuk kelompok rentan serta masyarakat non-digital dalam I penerapan dan pengawasan pembangunan infrastruktur public serta membuka ruang penyampaian pendapat yang membangun.
Narsum Ir. Hendrikus Rani, M.S (Ahli struktur gedung dan jalan dan dosen Unwira Kupang dalam pemaparan materinya Performance Base Design & Holystic Disuster Recovery (Desain Dasar Kinerja dan Pemulihan Bencana Holistik) menyampaikan banyak hal contoh bagaimana desain gedung gedung, sarana dan prasarana baik jembatan dan jalan dan lainnya tidak memikirkan dan menempatkan berbagai aspek teknis yang kemudian nantinya dapat menghadapi berbagai bencana. Perlu adanya menempatkan prinsip kerja yang tepat yakni:
1. Syarat umum yakni memperhatikan fungsi Amdal (Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan), Tertib hukum.
2. Kinerja perlu ditetapkan terlebih dahulu.
3. Ditetapkan oleh Owner dipandu konsultan dan instansi terkait.
4. Proses analisis dilakukan sampai syarat kinerja terpenuhi. Narsum Ir. Hendrikus Rani, M.S juga memaparkan Aplikasi konsep performen base design.
Kalak BPBD provinsi NTT Ambros Kodo, S.Sos dalam Panel Sessi kedua secara Offline dan dalam jaringan menyampaikan:
Apapun upaya kita dalam menghadapi bencana kita menuju satu titik yakni menuju provinsi tangguh bencana. Kita provinsi NTT kaya akan sumber daya namun kita juga rawan bencana antara lain kita punya gunung gunung yang indah megah dan lautan yang indah dan kaya namun kita rawan akan bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, bencana hidrometerologi (baik basah maupun kering).
Secara nasional menurut Kalak BPBD NTT Ambros Kodo bahwa di tanggal 2/3/2023 pada rapat koordinasi penanggulangan bencana nasional, Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin sudah melihat bahwa bencana di negara ini harus dilihat dan ditangani secara serius.
Beberapa hal penting yang ditekankan Presiden Jokowi pada Rakornas kebencanaan menurut Kalak BPBD NTT yakni:
1. Prioritas Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi setiap bencana.
2. Pengelolaan tata ruang dan perijinan yang harus berbasis mitigasi bencana.
3. Mengidentifikasikan kajian bencana di daerah
4. Sediakan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah.
5. Strategi Dana Bersama
6. Sederhanakan aturan guna penanggulangan bencana bagi pelayanan masyarakat.
7. Kontrol terhadap seluruh upaya penanggulangan bencana baik pra, bencana dan pasca bencana.
Menurut Ambros Kodo, Bencana adalah urusan bersama, bukan saja urusan pekerja BPBD, Lembaga mitra pembangunan yang mengurusi bencana tetapi semua komponen masyarakat,
" Bencana bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja, jadi jika hari ini bencana tidak menimpa kita baiklah kita berusaha untuk menolong orang lain oleh karena ketika besok bencana itu datang kepada kita maka sudah pasti orang lain akan datang menolong kita dan untuk itu keterlibatan semua pihak adalah sangat penting baik pada fase pra bencana, bencana dan pasca bencana", Tandas Kalak BPBD NTT Ambros Kodo.
Melanjutkan uraiannya Ambros menyampaikan data terkait kejadian bencana tahun 2022 yakni di NTT ada 176 kejadian bencana, ada 18 korban meninggal dunia dan 1000-an orang lebih menderita sedangkan tahun 2023 di bulan Januari ada 21 kejadian bencana (cuaca ektrim dan banjir). Menurut UU 24/2007 tentang penanggung jawab baik rehabilitasi (perbaikan) dan rekonstruksi (bangun baru) sasaran utamanya adalah normalisasi (berjalan secara wajar) semua unsur baik pemerintahan juga masyarakat.
Prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi yakni:
1. Tanggung jawab pemerintah dan pemda. Suka atau tidak suka Pemda sudah harus sediakan anggaran untuk rehabilitasi dan rekontruksi.
2. Membangun menjadi lebih baik, Aman dan berkelanjutan.
3. Mendahului kelompok rentan baik keadilan dan kesetaraan gender
4. Manfaatkan Sumber daya setempat/lokal.
5. Kemandirian
6. Kajian paskah bencana
7. Bangkitkan modal sosial untuk meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pemerintah dan lembaga lembaga pembagunan masyarakat.
8. Prinsip membangun lebih baik, lebih aman bencana, baik terhadap gempa, angin dan banjir.
9. Memulihkan struktur ekonomi masyarakat.
10. Keadilan dan kesetaraan (semua masyarakat harus mendapat keadilan)
11. Ramah terhadap Lansia, ramah anak, ramah perempuan, ramah terhadap kaum disabilitas, ramah terhadap kaum miskin. Dan perlu diingat dimasa normal saja kita masih punya fasilitas publik yang tidak inklusi terhadap unsur unsur ini.
Konsep apa yang mau kita bangun kedepan melalui workshop ini ?
Kalak BPBD NTT Ambros Kodo, S.Sos mengatakan: Rehabilitasi dan rekonstruksi itu adalah satu untuk semua dan semua untuk satu yakni semua terakomodasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi*vhe5eryput.
Gl🌐baltwo Indomedia Online/Ijinc Share.g-indomed/vhe5eryput/Kupang/12/3/2023.