Kaban Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah NTT Triwulan IV/2023

Kaban Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah NTT Triwulan IV/2023

Gl🌐baltwo Indomedia Online/Ijin Share.g-indomed/vhe5eryput/Kupang-18/9/2023.




Nusa Tenggara Timur Dalam semangat NTT Bangkit NTT Sejahtera terus berbenah ditengah hiruk pikuknya problem kemiskinan dan kesejahteraan. Plus minus kemampuan penerimaan daerah turut berpengaruh terhadap keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menilik potensi serta daya tahan keuangan daerah provinsi NTT pada triwulan IV/2023 maka Tim Awak Media Investigasi menyambangi Kaban Keuangan Daerah Drs.Zakarias Moruk, MM, disela sela kesibukannya di ruang kerja pada Selasa 18/9/2023 (15.10); Kabankeu Moruk, menyampaikan bahwa terkait posisi kemampuan Keuangan daerah pada triwulan ke-4/2023 atau semester terakhir tahun ini, dikatakan bahwa saat sedang dibahas bersama perubahan anggaran di DPRD NTT. Menurutnya Provinsi NTT dalam posisi nasional tidak termasuk dalam Provinsi yang pendapatan daerahnya rendah,
" Nusa Tenggara Timur" tidak termasuk dalam Daerah yang pendapatan Keuangan daerah rendah tetapi posisinya Sedang artinya penerimaan daerah sampai dengan Agustus 2023 telah mencapai 53 % dan belanja kita mencapai 49 % lebih, Dalam hubungan dengan keberimbangan maka minimal kita telah mencapai target seperti tahun 2022, sebuah upaya menjaga kestabilan antara penerimaan dan belanja daerah", Ungkap Moruk;  Selanjutnya dikatakan bahwa Hal ini sedang dibahas di DPRD NTT termasuk pembahasan terkait penyesuaian penyesuaian tentang program kegiatan, pendapatan dari sektor pajak, hambatan hambatan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi serta strategi lainnya dalam meningkatkan PAD kita.
Terkait problem urgensi kedepan menurut Zakarias Moruk yaitu:
-Penghasilan Daerah, diharapkan pendapatan daerah mencapai 1, 6 triliun rupiah tetapi ada juga bagi hasil pada kabupaten/kota dan itu berdampak sehingga dalam program kegiatan harus bagi ada yang 70 % pada Kabupaten/kota dan ada yang 30 %, jadi ada beberapa jenis pajak kendaraan itu bagasinya berbeda beda.
-Animo masyarakat dalam hal membayar pajak masih terbatas.
-Badan Pendapatan Dan Aset Daerah telah memberi kemudahan kemudahan melalui pergub misalnya ada yang terlambat membayar pajak perlu didenda. Menurut Moruk, bahwa kemarin pemerintah menebus 4 miliar terkait pajak kendaraan bermotor sehingga pemerintah kini menghimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor roda dua atau roda empat bisa taat dan sadar membayar pajak kendaraan bermotor.

Ketika ditanyakan masih adakah pos pos baru penerimaan dari sektor pajak yang bisa diadakan, Moruk menyampaikan bahwa khusus untuk retribusi tidak terlalu menjanjikan sehingga memang harus dicari cara lainnya atau optimalisasi pengawasan pada sektor sektor penerimaan daerah juga yang perlu dijaga adalah pengawasan terkait belanja daerah pada komponen komponen yang tidak harus dipenuhi alokasi anggaran.


Selanjutnya dikatakan bahwa langkah langkah strategis untuk menjaga ketersediaan Keuangan daerah NTT guna pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yakni kembali lagi pada Keuangan daerah pada aspek pendapatan kita perlu optimalisasi penerimaan daerah sektor pajak dari berbagai komponen sumber penerimaan daerah serta menekan angka pengeluaran serta perlu adanya pengawasan ketat. Pendapatan naik kita optimalisasi  selesaikan program pembangunan daerah NTT.  Diperlukan upaya upaya untuk tetap menjaga aspek inflasi daerah dan NTT hingga sekarang masih wajar dan itu semua berpulang 
kepada APBD kita.

Terkait Hutang Daerah yakni melalui pinjaman SMI, Moruk menjelaskan bahwa tahun 2024 akan dilakukan pembayaran. Ditahun 2023 memang berat oleh karena kita siapkan dana cadangan Pilkada sebesar hampir 200-an miliar rupiah. Namun setelah selesai pilkada tahun 2024 nanti kita tentu memiliki kemampuan dalam hal penerimaan daerah dan kita dapat menyelesaikan pinjaman daerah SMI dari PAD dan DAU.

" Kini kami harus setor 218 Miliar rupiah untuk dana pilkada; KPU menetapkan 314 miliar rupiah sementara usulan dari Keuangan daerah sebesar 80-an miliar rupiah jadi ada 400-an miliar rupiah dan kami sudah selesaikan pada tahun 2022 sebesar 100 miliar rupiah, tahun 2023 sebesar 200 miliar rupiah dan sisanya dibawa ke tahun 2024 mendatang", Jelas Kabankeu Moruk.

Terkait untuk membayar hutang SMI, Moruk optimis bahwa tahun 2024 akan selesaikan 222-an miliar rupiah dan akan tuntas diselesaikan pada tahun 2028. Selanjutnya ditanyakan jika hutang SMI hingga batas waktu belum terselesaikan apa langkah selanjutnya; Menurut Kabankeu Moruk bahwa selalu ada jalan keluar;  Dikatakannya, Tuhan selalu punya cara terbaik menolong hamba-hambaNya yang selalu berseru dan berserah kepada kasih setiaNya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah ini.
Terkait TPP menurut Kaban Moruk, tokoh figur yang tenang, sabar serta bijak ini mengatakan bahwa itu kebijakan daerah dan berpulang kembali kepada Keuangan daerah yakni dari PAD kita tidak bisa dari DAU dan hingga kini tetap berjalan walaupun tahun depan kita hadapi kesulitan tetap akan berjalan/akan diadakan. Demikian Kabankeu Kantor Gubernur NTT Drs. Zakarias Moruk, MM  dalam jumpa bersama awak media Tim Investigasi kali ini.*vhe5eryput.

Gl🌐baltwo Indomedia Online/Ijin Share.g-indomed/vhe5eryput/Kupang-18/9/2023.










Iklan

Iklan