.jpg)
Gl🌏baltwo indo🇮🇩media/ijin share/kpg/16/8/2025.
KUPANG, Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, saya bersama Wakil Gubernur berkomitmen menjawab amanah rakyat yang diletakkan di
pundak kami dengan penuh tanggung jawab. Memajukan provinsi di beranda selatan NKRI adalah panggilan nurani, untuk memberikan yang terbaik dari diri kami sebagai anak Flobamorata yang mencintai setiap jengkal tanah ini. Fokus utama kami adalah pembangunan pro-rakyat, pengurangan ketimpangan, dan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.
Visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan lahir dari pergumulan mendalam terhadap situasi dan kondisi daerah ini. Lebih dari sekadar janji, visi ini adalah pedoman dan kompas yang menuntun perjalanan panjang pembangunan berkesinambungan — memastikan
setiap langkah yang kita ambil memberi dampak nyata bagi rakyat, serta
meninggalkan warisan membanggakan bagi generasi mendatang, demikian Gubernur mengawali pidatonya.
Selanjutnya dikatakan Dengan Lima Misi, Tujuh Pilar Penopang, dan Dasa Cita, kita bergerak dengan perencanaan matang dan eksekusi tepat, agar setiap
kebijakan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat
dan mendorong NTT untuk maju.
Visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan lahir
dari pergumulan mendalam terhadap situasi dan kondisi daerah ini. Lebih
dari sekadar janji, visi ini adalah pedoman dan kompas yang menuntun arah kemajuan pembangunan di daerah ini.
Dengan Lima Misi, Tujuh Pilar Penopang, dan Dasa Cita, kita bergerak dengan
perencanaan matang dan eksekusi tepat, agar setiap kebijakan yang dilaksanakan
benar-benar bermanfaat bagi masyarakat
dan mendorong NTT untuk maju.
Melalui perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, Gubernur mengajak
seluruh masyarakat NTT untuk menjaga persaudaraan dan kerukunan
sebagai modal utama menghadapi tantangan ke depan. Mari kita pelihara
optimisme dan sikap positif dalam membangun daerah yang kita cintai ini.
Kita harus fokus memerangi tiga musuh endemik yang selama ini
membelenggu: stunting, kemiskinan, dan ketertinggalan, dengan
memanfaatkan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya yang kita miliki.
Dalam momentum penuh sukacita ini, Gubernur menyampaikan
beberapa capaian dan langkah strategis yang telah dan sedang dijalankan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat
di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pertama, di Bidang Kesehatan. Salah satu prioritas utama pemerintahan Melki–Johni adalah memperkuat peran posyandu dan
kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT.
Melalui kerja keras kita semua, berbagai program telah dilaksanakan ,
antara lain:
👉Pelatihan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan kader posyandu,
dengan penekanan pada 25 kompetensi dasar kader.
👉 Kampanye kesehatan tentang gizi buruk, stunting, dan penyakit
menular, melibatkan lembaga keagamaan, institusi pendidikan
kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan.
👉Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dengan 8 lembaga keagamaan dan 22 organisasi profesi kesehatan.
👉Kampanye kesehatan langsung ke tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta mitra seperti TP PKK dan DWP
Provinsi NTT.
👉Kerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di mana NTT menjadi salah lokasi piloct project penurunan stunting dan kemiskinan.
👉Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan
Teknologi melalui kegiatan KKN Tematik Gentaskin dengan melibatkan seluruh Perguruan Tinggi di NTT; Perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan
bukanlah perkara mudah. Tantangan kita nyata: kemiskinan, keterbatasan
infrastruktur, musim kemarau panjang, bencana alam, pengangguran,
angka putus sekolah, serta ketahanan pangan. Komposisi fiskal daerah
yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat juga
menjadi pekerjaan rumah yang harus kita jawab bersama.Jelas Melki Lakalena.
Berdasarkan data BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan NTT tercatat 18,60%, turun 0,42% dari September 2024 yang sebesar 19,02; Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2025 sebesar 3,23%,
sedikit naik 0,06% dibanding Februari 2024. Prevalensi stunting pada 2024
berada di angka 37% (SSGI), turun 0,9% dari 37,9% di tahun 2023.
Di sisi lain, perekonomian NTT menunjukkan tren positif.
Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,44%, lebih tinggi
dibanding triwulan I yang mencapai 4,55%, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Tingkat inflasi pada Juli 2025 berada di angka 3,03% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kenaikan 0,94% dibanding bulan sebelumnya. Fluktuasi indikator makro ini mencerminkan adanya tantangan sekaligus
peluang bagi pembangunan daerah.
NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, energi baru terbarukan, dan pariwisata. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi ini untuk menciptakan lapangan kerja
dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan melibatkan semua
pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. Melalui spirit AYO
BANGUN NTT, kami mengajak seluruh warga, termasuk diaspora di
berbagai daerah dan belahan dunia, untuk terlibat aktif menyumbangkan gagasan, jejaring, modal, dan investasi demi kemajuan NTT.
Dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat akan terus
ditingkatkan. Sebagai beranda selatan NKRI yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. NTT adalah garda terdepan kedaulatan negara sekaligus ujung tombak ekonomi dan penghubung antarbangsa. Dukungan bèsar Presiden Prabowo Subianto melalui program strategis nasional
seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembentukan Koperasi Merah Putih, serta kebijakan afirmatif berbagai kementerian harus kita maksimalkan untuk mengubah wajah NTT
menjadi Nusa Tanah Terjanji.
.jpg)
👉Sosialisasi melalui media elektronik, termasuk TVRI, RRI, dan radio
swasta.Upaya ini bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas SDM
kesehatan di pustu/puskesmas, posyandu, dan fasilitas primer lainnya agar
mampu memberikan pelayanan sesuai standar. Hingga Mei 2025,
pelatihan telah diberikan kepada 2.640 orang, terdiri dari 2.200
kader dan 440 nakes. Selain itu, melalui kolaborasi dengan Yayasan 1000
Hari, hingga Juni 2025 kita telah meluluskan 6.323 kader tambahan.
Saat ini NTT memiliki 441 puskesmas dan 67 rumah sakit, namun
masih banyak pekerjaan rumah, terutama dalam menekan tingginya angka
kematian ibu dan bayi, serta mengendalikan penyakit seperti TBC, DBD, rabies, dan stunting.Untuk itu, pemerintah mendorong langkah-langkah
berikut:
👉Mewajibkan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali bagi ibu hamil.
👉 Mendorong persalinan di fasilitas kesehatan.
👉 Memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan
energi kronis (KEK).
👉 Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam layanan ibu dan
bayi.
👉Melakukan audit bersama tim ahli pada setiap kasus kematian ibu dan bayi.
Untuk penanggulangan TBC, pemerintah menggalakkan kampanye TOSS TBC (Temukan, Obati, Sampai Sembuh). Untuk DBD, langkah yang ditempuh meliputi distribusi logistik pengendalian, koordinasi
lintas sektor dan instansi, serta edukasi melalui webinar, podcast, dan
pertemuan langsung. Penanganan stunting dilakukan melalui telemedicine/hotline, pendirian pusat layanan stunting, gerakan orang tua asuh bagi anak bergizi buruk, integrasi data stunting dengan program
kesehatan lain, kampanye terpadu, intervensi gizi langsung, hingga
penguatan posyandu modeling sebagai layanan terintegrasi.
Dalam semangat kolaborasi dengan PT POS Indonesia, Kita telah melaunching Inovasi Layanan Antar Obat Ke Rumah (LOKER) dan
Laboratorium Keliling (LABLING) di RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes.
LOKER akan mempermudah akses obat bagi pasien tanpa harus mengantri di
rumah sakit dan LABLING DAPAT mendekatkan layanan pemeriksaan
kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, penanggulangan rabies menjadi perhatian serius.
Hingga Agustus 2025, tercatat 16.939 kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), dengan korban jiwa 20 orang di TTU, Malaka, TTS, Sikka, Nagekeo, Lembata, dan Ngada. Pemerintah terus mendistribusikan vaksin
dan serum anti rabies ke seluruh rabies center di NTT, melatih petugas
kesehatan dalam penanganan sesuai protokol, serta melakukan edukasi
masyarakat agar waspada dan memahami langkah penanganan gigitan hewan penular rabies.
Kedua, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat peningkatan dalam akses pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) naik dari 88,66 pada tahun
2023 menjadi 89,20 pada tahun 2024, sementara Angka Partisipasi Murni
(APM) meningkat dari 58,15 menjadi 60,73. Rata-rata lama sekolah juga
mengalami kenaikan, meski perlahan, dari 8,01 menjadi 8,02 tahun.
Dari sisi pembangunan fisik, sejak tahun 2023 hingga 2025 telah
dibangun 64 sekolah baru — terdiri dari 36 sekolah pada 2023, 18
sekolah pada 2024, dan 10 sekolah pada 2025. Dengan penambahan ini,
jumlah total sekolah menengah di NTT mencapai 1.033 unit, yang terdiri
dari 624 SMA, 360 SMK, dan 49 SLB.
Sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, tujuh pilar, dan dasa cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2025–2030, pemerintah provinsi juga memperkuat akses ke perguruan tinggi dan pendidikan
kedinasan. Hingga akhir Mei 2025, tercatat 2.137 siswa mengikuti program pendampingan penuh, dengan hasil sebagai berikut:
👉1.874 siswa menyelesaikan pendaftaran online.
👉 1.032 siswa lolos seleksi administrasi.
479 siswa lolos tahap akademik dan psikotes.
👉 215 siswa mencapai tahap akhir seleksi.
👉124 siswa resmi diterima di TNI, Polri, dan perguruan tinggi kedinasan.
Untuk jalur reguler, capaian juga menggembirakan. Tahun 2025,
sebanyak 4.642 siswa asal NTT diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) — terdiri atas 1.511 siswa melalui jalur prestasi (SNBP) dan 3.131 siswa melalui jalur tes (SNBT).
Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana sekolah serta rekomendasi pendirian sekolah baru. Dukungan bagi siswa
kurang mampu diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat serta implementasi Quick Wins Melki-Johni melalui Beasiswa Langsung dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 bagi
1.291 siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dengan anggaran Rp3,09 miliar.
Penguatan literasi juga dilakukan melalui Gerakan Genta Belis dan program membaca tiga bahasa di Kabupaten TTS yang melibatkan 10.000 siswa, sekaligus mencetak rekor MURI. Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kurikulum Muatan Lokal direvisi agar lebih
relevan dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Seluruh kebijakan ini
berbasis pada identifikasi kebutuhan nyata di lapangan dan disesuaikan secara cermat dengan kapasitas fiskal daerah.
Dalam bidang pengembangan kebudayaan, kemajuan juga sangat nyata. Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) meningkat dari 896 objek (2023) menjadi 989 objek (2024), dan mencapai 1.077 objek di tahun
2025. Penetapan Cagar Budaya tingkat provinsi bertambah dari 1 objek
(2023) menjadi 19 objek (2024), lalu 10 objek baru di tahun 2025. Ditingkat kabupaten/kota, jumlahnya naik dari 11 objek (2023) menjadi 19 objek (2024), dan bertambah 5 objek di tahun 2025.
Hingga 2024, sebanyak 425 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) telah teregistrasi secara nasional, dengan total 37 karya budaya
resmi ditetapkan — termasuk masing-masing 2 karya budaya baru pada
2023 dan 2024. Saat ini, 26 karya budaya lainnya sedang dalam proses penetapan nasional. Dari total 88 bahasa daerah di NTT, hingga 2024 telah dilestarikan tiga bahasa: Bahasa Alor, Bajawa, dan Ae. Pada 2025,
dua bahasa lainnya — Bahasa Sawila (Kabupaten Alor) dan Bahasa
Dawan (Kota Kupang) — sedang dalam proses pelestarian. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi.
Ketiga, Bidang Infrastruktur.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
terus berkomitmen membangun wilayah dari desa hingga kota, menghadirkan infrastruktur yang memadai sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ini meliputi jalan, irigasi,
embung, sumur bor, rumah layak huni, dan jaringan air bersih — dengan
tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan, dan kesejahteraan rakyat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi NTT, sejumlah program strategis telah berjalan pada tahun 2025:
1. Peningkatan Jalan
Rekonstruksi ruas jalan dilaksanakan di lima kabupaten: Sumba
Barat Daya, Ngada, Timor Tengah Selatan (TTS), Sikka, dan Flores
Timur. Penanganan long segment juga dilakukan di 27 ruas jalan
strategis yang tersebar di Lembata, TTS, Ngada, Manggarai Timur,
Sikka, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Ende,
Belu, Malaka, Rote Ndao, Kota Kupang, Sabu Raijua, Manggarai,
Manggarai Barat, dan Kabupaten Kupang.
2. Daerah Irigasi
Untuk mendukung ketahanan pangan, direhabilitasi jaringan
irigasi D.I. Wanokaka seluas 2.653 hektar di Kabupaten Sumba Barat melalui paket luncuran DAK 2024, serta D.I.Luwurweton seluas 1.000 hektar di Kabupaten Ngada melalui paket luncuran DAU-SG 2024.
3. Embung
Pembangunan embung menjadi prioritas ke depan untuk
meningkatkan produktivitas pertanian di berbagai wilayah NTT.
4. Penyediaan Air Bersih melalui Sumur Bor
Sebanyak 14 sumur bor lengkap dengan sarana pendukung dibangun di Kabupaten Alor, Kupang, Ende, Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Flores Timur, Manggarai Timur, Malaka, Belu, dan Rote
Ndao. Selain itu, terdapat lima paket luncuran pembangunan sumur
bor di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Alor, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Sikka, Manggarai Barat, dan Lembata.
5. Rumah Layak Huni
Melalui Quick Win 100 Hari Gubernur, bantuan bahan bangunan
rumah layak huni diberikan di lokasi-lokasi prioritas penanganan
stunting. Sebanyak 25 unit rumah dibangun untuk dua kelompok
masyarakat di Desa Noinbila, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten
TTS, dengan progres fisik masing-masing 84,55 persen dan 73,78
persen.
6. Jaringan Perpipaan dan Air Bersih di Kota Kupang.
Pembangunan jaringan perpipaan keciptakaryaan di Kota Kupang
tengah berlangsung, termasuk penyusunan DED untuk
pembangunan jaringan air bersih di lokasi prioritas penanganan
stunting dan kemiskinan.
7. Transparansi Kontrak Pekerjaan
Untuk pertama kalinya, penandatanganan kontrak pekerjaan
konsultasi dan konstruksi Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara
terbuka. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat
transparansi dan akuntabilitas proyek-proyek infrastruktur di NTT.
Secara keseluruhan, tahun 2025 Dinas PUPR Provinsi NTT mengelola 64 paket pekerjaan infrastruktur, terdiri dari 16 paket
perencanaan, 29 paket konstruksi, dan 19 paket pengawasan. Hingga 1 Agustus 2025, seluruh paket telah ditandatangani kontraknya dan mulai dilaksanakan.
Pemerintah optimis, pembangunan infrastruktur yang merata, akuntabel, dan transparan ini akan menjadi pengungkit penting untuk membuka akses, menurunkan kesenjangan, dan mempercepat
pemerataan pembangunan di seluruh pelosok NTT.
Keempat, Bidang Pertanian.
Pertanian tanaman pangan menjadi motor
penggerak ekonomi NTT, memberikan kontribusi terbesar terhadap
pembentukan PDRB provinsi ini. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan, Pemerintah Provinsi terus mengembangkan komoditas utama
seperti jagung, padi, hortikultura, dan tanaman perkebunan melalui
strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan teknologi untuk
mengoptimalkan produktivitas.
Upaya intensifikasi yang dijalankan meliputi penggunaan benih unggul, pemupukan tepat dosis, penerapan irigasi tetes atau irigasi
terjadwal, pengendalian hama terpadu (integrated pest management)
dengan kombinasi metode biologis, mekanis, dan kimiawi, serta dukungan
alat dan mesin pertanian.
Hasilnya mulai terlihat di semester pertama 2025:
👉 Padi: produktivitas 4,12 ton/ha.
👉 Jagung: produktivitas 2,78 ton/ha.
👉Hortikultura: produksi bawang putih naik menjadi 152,3 ton (2024: 151,1 ton); cabe besar 1.367,5 ton (2024: 1.282,5 ton); bawang merah 8.039,5 ton (hampir menyamai total 2024 sebesar 8.104,5
ton); cabe rawit 9.685,7 ton (berpotensi melampaui total 2024
sebesar 11.288,5 ton.
Dari sektor perkebunan, produktivitas sejumlah komoditas unggulan
meningkat:
👉Kelapa: 786 kg/ha (2024: 780 kg/ha).
👉Jambu mente: 611 kg/ha (2024: 606 kg/ha).
👉 Kopi robusta: 526 kg/ha (2024: 441 kg/ha).
👉Kopi arabika: 736 kg/ha (2024: 526 kg/ha).
👉 Kakao: 631 kg/ha (2024: 613 kg/ha).
Capaian tersebut turut mendorong kenaikan Indeks Harga Petani (IHP) dari 115,37 (2024) menjadi 119,01 (2025). IHP di atas 100 menunjukkan petani mengalami surplus di mana kenaikan harga produksi
lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga konsumsi, sehingga pendapatan
petani tumbuh lebih cepat daripada pengeluarannya. Selain itu, kita juga terus mendorong keterlibatan para penyuluh
pertanian dalam mendampingi para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian. Tahun 2025 ini, kita menganggarkan dari APBD Provinsi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sebesar Rp.
260.000,- per penyuluh per bulan bagi 1.918 orang penyuluh di seluruh NTT.
Kelima, Bidang Peternakan. Melalui Dinas Peternakan Provinsi NTT, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas sektor peternakan melalui program pembibitan di berbagai instalasi milik pemerintah,
seperti Instalasi Sumlili dan Tarus di Kabupaten Kupang, Instalasi Besipae di Kabupaten TTS, Instalasi Boawae di Kabupaten Ngada, Instalasi Loura di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Instalasi
Kondamaloba di Kabupaten Sumba Tengah.
Fungsi instalasi tersebut bukan hanya sebagai pusat pembibitan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat fiskal daerah.
Sebagai salah satu daerah penghasil ternak nasional, populasi sapi potong di NTT pada semester pertama 2025 mencapai 605.376 ekor, naik dari 592.634 ekor pada 2024. Pada tahun 2024, alokasi ternak sapi
sapi dari NTT untuk dikirimkan keluar daerah adalah dari 58.217 ekor, realisanya sejumlah 45.670 ekor atau 81,18 persen. Sementara untuk kerbau, alokasi sebanyak 4.078 dengan realisasi 2.698 ekor atau 70,48 persen dan Kuda, alokasi 6.339 ekor dengan realisasi 3.257 atau 75,71
persen. Sementara itu, hingga Agustus 2025, dari total alokasi 49.716
ternak sapi yang dapat dikirimkan ke luar daerah, sudah terealisai sebanyak 44.171 ekor atau 88,85 persen, untuk kerbau alokasi 3.807 ekor, realisasi 1.888 ekor atau 49,59 persen serta kuda, alokasi 4.081 ekor
dengan realisasi 2.910 ekor atau 71,31. Selain ketiga hewan besar ini, Komoditas ternak unggulan lainnya meliputi kambing potong, domba, babi, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik manila, kerbau potong, dan kuda.
Dalam menjaga kesehatan dan kualitas ternak, pemerintah menjalankan langkah preventif dan kuratif yaitu:
👉Pengendalian ASF (African Swine Fever) sejak 2020
melalui Instruksi Gubernur No. 01/Disnak/2021, yang membatasi
pemasukan dan pengeluaran ternak babi serta produk olahannya.
Deteksi virus dilakukan dengan 3 unit alat LAMP di Pulau Timor,
Flores, dan Sumba. Kapasitas petugas puskeswan dan laboratorium juga terus ditingkatkan.
👉 Pengendalian PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) sesuai Instruksi
Gubernur No. 1/2024, termasuk bantuan vitamin Biodin (100 botol x 100 ml) ke 22 kabupaten/kota.
Hingga saat ini, tercatat 24.704 ekor babi terinfeksi ASF. Untuk menekan
penyebaran, pemerintah:
1. Meningkatkan biosecurity dengan penyemprotan disinfektan
kandang.
2. Melakukan sosialisasi rutin.
3. Memantau perkembangan vaksin ASF yang masih dalam tahap uji
coba.
4. Menggandeng mitra strategis seperti Balai Karantina Ikan, Hewan,
dan Tumbuhan, AIHSP, dan PRISMA untuk memperkuat regulasi
lalu lintas ternak antar-kabupaten.
Dalam penanganan rabies, sosialisasi masif terus dilakukan agar masyarakat memahami bahaya rabies dan mendukung program vaksinasi hewan pembawa rabies. Landasan hukumnya tengah diproses
melalui Instruksi Gubernur tentang lockdown dan vaksinasi massal.
Pemerintah juga bekerja sama dengan mitra internasional, seperti JAAN, Mission Rabies dari World Veterinary Service, AIHSP,
dan SKALA, untuk memperkuat kapasitas pencegahan dan penanggulangan rabies di NTT.
.jpg)
Keenam, Bidang Kelautan dan Perikanan. Melalui Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi NTT, pemerintah terus berupaya meningkatkan
produktivitas komoditas unggulan di sektor kelautan dan perikanan, baik
dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun komoditas kelautan
lainnya.
Pada 2024, realisasi perikanan tangkap mencapai 91.276 ton,
dengan komoditas tuna, tongkol, dan cakalang menyumbang 15,31% dari total produksi. Optimalisasi sektor ini dilakukan
melalui:
👉Penempatan petugas teknis di lapangan untuk mendukung
peningkatan produksi.
👉 Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM sektor kelautan dan
perikanan.
👉Penguatan dukungan terhadap hilirisasi pengelolaan perikanan tangkap.
Di perikanan budidaya, produksi tahun 2024 mencapai 18.583 ton. Kontribusi terbesar berasal dari: Ikan nila: 0,52%; Bandeng: 0,45%; Lele: 0,31%. Untuk meningkatkan capaian tersebut, pemerintah melakukan revitalisasi instalasi perbenihan guna menjamin ketersediaan
benih dan pakan berkualitas.
Pada produksi rumput laut, capaian tahun 2024 sebesar 1.457.663 ton basah masih perlu ditingkatkan. Langkah yang ditempuh antara lain:
👉Pembaruan bibit dari Balai Besar Pembudidayaan Rumput Laut.
👉Pembangunan kebun bibit rumput laut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Upaya ini menjadi penting di tengah tantangan serangan penyakit bintik putih yang mempengaruhi
produksi tahun berjalan.
Dari potensi kelautan, NTT memiliki komoditas garam berkualitas
tinggi. Pemerintah mendorong peningkatan produksi garam rakyat melalui:
👉Intensifikasi lahan aktif.
👉 Pelatihan teknis bagi petani tambak garam.
👉 Sertifikasi hasil hilirisasi garam agar bernilai ekonomis tinggi.
Targetnya adalah melampaui capaian 1.579 ton produksi garam pada 2024.
Langkah nyata yang sudah ditempuh antara lain menjadikan Rote Ndao sebagai pusat produksi garam nasional yang modern dan mandiri, dengan model yang memberdayakan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah berbasis sumber daya alam
berkelanjutan.
Dari sisi pemberdayaan nelayan, pemerintah memanfaatkan ruang fiskal untuk memberikan stimulan setiap tahun, antara lain:
👉 Alat tangkap gillnet monofilament.
👉 Kapal penangkap ikan, ketinting, dan mesin kapal (3 GT dan 1 GT).
Peralatan tangkap pendukung.
👉 Cool box kapasitas 100L dan 200L.
Dengan langkah-langkah tersebut, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi pesisir, memperkuat ketahanan pangan laut, dan mengoptimalkan potensi maritim NTT secara berkelanjutan.
Ketujuh, Bidang Pariwisata.
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
anugerah Tuhan yang luar biasa. Dari ujung Timor hingga Sumba, dari Flores hingga pulau-pulau kecil yang tersebar di Samudera, kita memiliki 1.637 daya tarik wisata. Ada 759 pesona alam yang memikat
mata, 762 kekayaan budaya yang menggetarkan hati, dan 116 karya
buatan manusia yang menambah warna dan daya tarik daerah kita.
Di antara semua itu, kita patut berbangga karena NTT memiliki satu destinasi super prioritas nasional, yaitu Labuan Bajo. Namun kebanggaan kita tidak berhenti di sana. Sebab di seluruh NTT, 534 desa
wisata telah menjadi ujung tombak pembangunan pariwisata berbasis
masyarakat, tempat kearifan lokal bertemu dengan semangat inovasi.
Tahun 2024, pariwisata memberi kontribusi 7,77% terhadap PDRB kita. Dan tahun ini, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, geliat wisata kita semakin kuat. Bayangkan saja: 20.715 wisatawan
mancanegara berkunjung hingga Juni 2025 — naik 80,35% dibanding tahun lalu. Dari seluruh penjuru tanah air, 905.963 wisatawan nusantara datang ke NTT — naik 49,91%. Ini bukti bahwa NTT bukan lagi
sekadar tujuan wisata, tapi sudah menjadi impian yang ingin diwujudkan
banyak orang.
Kita tidak tinggal diam. Pemerintah Provinsi terus mempromosikan NTT ke dunia, membenahi sarana prasarana di enam kabupaten, mmeningkatkan kualitas destinasi, dan memfasilitasi pemasaran wisata ke berbagai pasar, dalam dan luar negeri.
Kita juga mengembangkan sport tourism — wisata olahraga yang memadukan adrenalin dan keindahan alam. Tahun ini, dunia akan
menyaksikan Tour de EnTeTe. Ini bukan sekadar balap sepeda, melainkan panggung persaudaraan, promosi budaya, dan kebangkitan ekonomi kreatif.
Prestasi pun hadir dari desa-desa kita. Dua desa wisata, Tiworiwu di Ngada dan Fatumnasi di TTS, masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Tahun ini, empat desa kita masuk 15 besar nasional di kategori desa tertinggal — bukti bahwa desa kita pun bisa bersaing di panggung nasional.
Kekuatan pariwisata kita menurut Gubernur juga berpadu dengan ekonomi kreatif.
Dari kuliner, kriya, hingga fesyen, kita punya 10.803 pelaku ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah hampir Rp1 triliun pada PDRB kita.
Lewat Perda Nomor 4 Tahun 2023, kita lindungi, kembangkan, dan beri
hak kekayaan intelektual pada karya-karya anak NTT. Target kita jelas: Tambah 100 produk ekonomi kreatif ber-HKI tahun ini.
Festival, pelatihan, pendampingan — semua kita lakukan. Tahun ini, ANTIKFest di Kupang saja memberi dampak ekonomi langsung Rp567 juta. Pelatihan One Village One Product di desa wisata sudah melahirkan
wirausaha baru dengan produk kopi, sambal, dan rempah yang siap menembus pasar.
Inilah NTT yang kita bangun: pariwisata yang mengangkat budaya, ekonomi kreatif yang menghidupkan desa, dan semua berpadu untuk kesejahteraan rakyat. Kita membangun NTT baru yang penuh harapan, di atas fondasi budaya dan alam yang telah Tuhan anugerahkan
Kedelapan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Di bidang energi dan sumber daya mineral, kita patut bersyukur bahwa Nusa Tenggara
Timur terus mencatat kemajuan yang membanggakan. Data tidak pernah
berbohong — dan data menunjukkan bahwa kerja keras kita membuahkan
hasil. Rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2023 berada di angka 95,27%,
dengan rasio desa berlistrik 94,51%. Setahun kemudian, kedua indikator
ini naik menjadi 96,35% dan 96,51%. Dan tahun ini, 2025, kita sudah mencapai 96,41%untuk rasio elektrifikasi dan 96,66% untuk rasio desa berlistrik. Jumlah desa berlistrik PLN pun bertambah dari 3.322 desa pada 2024 menjadi 3.327 desa saat ini.
Khusus di NTT, capaian ini semakin terasa. Rasio elektrifikasi PLN yang
pada 2023 masih sekitar 87%, kini sudah mencapai 89,12% per Maret 2025. Sementara rasio elektrifikasi total kita 96,39%. Target kita jelas: 99,99% rasio elektrifikasi provinsi pada 2028 dan 100% desa berlistrik pada 2027.
Pertumbuhan ini kita dorong melalui pemasangan meteran istrik 450 VA bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana listrik di daerah terpencil, dan koordinasi erat dengan Kementerian ESDM serta Ditjen Ketenagalistrikan. Pada tahun 2025 melalui Dinas ESDM Provinsi
NTT, kita targetkan pemasangan 762 meteran listrik gratis daya 450 VA di
untuk masyarakat kurang mampu di bebrapa kabupaten dengan rasio elektrifikasi rendah.
Jumlah pelanggan PLN juga bertumbuh stabil: dari 1,21 juta pada 2023, menjadi 1,26 juta di 2024, dan per April 2025 sudah 1,304 juta pelanggan. Artinya, rata-rata hampir 88 ribu pelanggan baru setiap tahun.
Daya terpasang kita kini 628,85 MW, dengan daya mampu 470,72
MW, beban puncak 302,53 MW, dan cadangan 168,19 MW. Sistem Timor
relatif aman, tetapi kita tetap waspada, karena Sistem Flores — terutama
Labuan Bajo dan sekitarnya — berpotensi defisit pada 2027 jika pembangkit baru tidak segera dibangun.
NTT adalah tanah kaya potensi energi baru terbarukan. Kita memiliki potensi angin 10.188 MW, air 369,5 MW, surya 60,13 GWp,
bioenergi 746,8 MW, dan panas bumi 1.149 MW. Saat ini porsi EBT kita baru 10–15% atau 42 MW, tetapi roadmap
kita jelas: tambah 300 MW EBT hingga 2028, sehingga porsinya melonjak menjadi 42,6%. PLTS menjadi tulang punggung transisi energi kita. Tahun 2023, kita bangun PLTS terpusat off-grid di 21 lokasi, tahun 2024 jumlah PLTS tersebar meningkat menjadi 226 unit, dan tahun depan kita rencanakan 47 unit PLTS baru yang akan menjangkau lebih banyak desa
dan pulau kecil.
Contoh nyata keberhasilan inovasi ini, Bapak/Ibu sekalian, dapat
kita saksikan di Pulau Semau. Di sana, kita membangun sistem pembangkit hybrid — perpaduan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 450 kWp dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 1.380 kW.
Hasilnya luar biasa: hemat bahan bakar hingga Rp1,17 miliar per tahun,
dan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 180 ton CO₂ pada tahun 2024.
Tahun ini, kontribusi energi terbarukan di Semau tetap stabil di kisaran 10–12%, dan berhasil menurunkan konsumsi BBM sekitar 8–9%. ini bukan sekadar angka, Bapak/Ibu, tetapi bukti nyata bahwa teknologi
hijau mampu memberi manfaat ekonomi isekaligus melindungi lingkungan kita.
Namun kita juga jujur mengakui, biaya investasi EBT masih tnggi. Membangun PLTS off-grid memerlukan sekitar Rp130 juta per kWp, sementara membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 1
MWe membutuhkan kurang lebih Rp 48 miliar. Selain itu, kita masih harus
terus meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap
proyek-proyek ini — baik panas bumi maupun PLTS terpusat.
Karena itulah kita bergerak dengan program-program strategis: PLTS DAK–Infrastruktur EBT di Sumba, ACCESS Project di
Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, serta Program MENTARI di Sumba
Tengah yang telah melistriki ratusan rumah tangga dan fasilitas umum.
Kita juga patut berbangga, karena Nusa Tenggara Timur kini menjadi bagian dari peta besar inovasi energi dunia. Kita telah
menandatangani kerja sama dengan perusahaan energi asal Prancis, PT
HDF Energy Indonesia, untuk membangun ekosistem energi hidrogen
hijau di bumi Flobamorata, dengan nilai investasi sebesar Rp9,6 triliun.
Dana sebesar ini akan mewujudkan delapan pembangkit listrik berbasis
teknologi Renewstable, yang tersebar di Sumba Timur, Sumba Barat
Daya, Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Alor, dan Sikka.
Teknologi ini akan menghadirkan pasokan listrik yang bersih, stabil, dan
mandiri, sekaligus mengukuhkan posisi NTT sebagai pionir energi
terbarukan di Indonesia.
Namun bukan hanya hidrogen hijau. Di bawah tanah Nusa zTenggara Timur, tersimpan energi yang berdenyut dalam diam — panas
bumi yang mengalir dari perut bumi Pulau Flores dan Lembata.
Inilah anugerah alam yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada
kita, bila kita kelola dengan bijak, dapat menjadi sumber tenaga
bersih yang menopang masa depan, sejalan dengan Rencana Umum
Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Setiap pembangunan menghadirkan pertanyaan, menghadirkan
harapan sekaligus kekhawatiran. Itu wajar, itu tanda kita semua peduli
pada masa depan NTT. Di sinilah peran kita untuk menyatukan pengetahuan dengan kearifan lokal. Kita akan buka ruang dialog
seluas-luasnya, mendengar suara masyarakat, memberi penjelasan yang
jujur, dan memastikan prosesnya ramah lingkungan. Kita akan memastikan
bahwa panas bumi bukanlah tambang yang menggerus bukit, melainkan
teknologi yang menghormati alam, tanpa penggalian besar, tanpa limbah
padat. Mengajak semua pihak duduk bersama, membuka data, berbagi
rencana, dan merangkai kepercayaan.
Jika kita dapat berjalan seiring, maka panas bumi akan menjadi penjaga cahaya di rumah-rumah kita, penopang ketahanan
energi, dan penggerak ekonomi rakyat. Sebuah langkah maju yang lahir
bukan dari paksaan, melainkan dari kesepakatan hati bahwa inilah jalan
terbaik untuk NTT yang tangguh, hijau, dan sejahtera.
Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terus
melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif untuk
meluruskan pemahaman ini. Jika pengembangan ini berjalan optimal,
geotermal dapat menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi
NTT yang stabil, bersih, dan berkelanjutan.
Seluruh upaya ini berlandaskan pada kebijakan ketahanan energi
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Energi Nasional. Kita menekankan empat pilar utama: ketersediaan energi
yang berkelanjutan, aksesibilitas hingga wilayah terpencil, keterjangkauan
harga bagi seluruh lapisan masyarakat, dan penerimaan masyarakat
terhadap energi baru terbarukan.
Bapak/Ibu yang saya hormati,
Langkah-langkah ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk
memastikan bahwa energi di NTT bukan hanya tersedia dan terjangkau,
tetapi juga berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berpihak pada rakyat.
Kita sedang bergerak menuju sistem energi yang lebih andal, hijau, dan
merata, yang akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi,
kesejahteraan rakyat, dan masa depan NTT yang berkelanjutan.1
Kesembilan, Bidang Investasi, Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi.
Investasi adalah salah satu motor penggerak penting pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Melalui investasi, kita o
membuka lapangan kerja, menumbuhkan usaha baru, dan pada akhirnya
mengurangi angka kemiskinan di bumi Flobamorata. Secara nasional, target realisasi investasi untuk NTT tahun 2025
ditetapkan sebesar Rp4,69 triliun. Puji Tuhan, hingga semester I tahun
2025—Januari hingga Juni—kita telah mencapai Rp2,192
triliun atau 46,8% dari target. Angka ini terdiri dari Rp772,667.
miliar investasi Penanaman Modal Asing dan Rp1,420 triliun Penanaman
Modal Dalam Negeri.
Sebanyak 1.291 perusahaan melaporkan kegiatan penanaman
modalnya melalui LKPM Online, dengan penyerapan tenaga kerja
mencapai 3.893 orang di 8.353 proyek. Lima sektor terbesar yang
menjadi pendorong investasi adalah: Hotel dan Restoran sebesar Rp 658
miliar, Perdagangan dan Reparasi Rp 429 miliar, Transportasi, Gudang,
dan Telekomunikasi Rp 411 miliar, Konstruksi Rp.177 miliar dan
Perumahan Rp. 119 miliar.
Untuk memastikan pelayanan publik mendukung pertumbuhan ini,
kita telah meluncurkan Mall Pelayanan Publik di 9 kabupaten/kota: Kota
Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ngada, Sikka, Manggarai Barat, Manggarai
Timur, dan Lembata—agar izin usaha, dokumen penting, dan layanan
administrasi dapat diakses lebih cepat, mudah, dan transparan.
Di bidang perizinan, kita menargetkan 5.000 izin usaha terbit pada
tahun 2025. Syukur kita panjatkan, hingga bulan Juni, capaian kita
sudah 3.434 izin atau 68,68% dari target tahunan—melampaui target
antara sebesar 58% yang ditetapkan sampai Juli. Dari jumlah ini, 3.197
izin diterbitkan melalui Front Office dan 234 izin melalui OSS RBA.
Melalui OSS RBA, selain izin, pemerintah juga telah
menerbitkan 2.778 Sertifikat Standar dan 11.557 Nomor Induk
Berusaha (NIB)—yang terdiri dari 11.511 usaha mikro kecil dan 46usaha non-mikro kecil. Ini adalah langkah nyata memperluas
kesempatan usaha di seluruh penjuru NTT. Kita akan terus mendorong
kemudahan investasi melalui penyederhanaan birokrasi dalam
memberikan perizinan dan menerapkan strategi menjemput bola. Kita
harus menunjukkan bahwa NTT adalah daerah yang dapat menjadi masa
depan investasi di Timur Indonesia.
Di sektor industri, fokus kita jelas: Meningkatkan kualitas produk
UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional.
Berbagai program unggulan terus kita dorong, seperti One Village/Community One Product (OVOP), NTT Mart, Dapur/Restoran
Flobamorata, dan Gerakan Beli NTT.
Melalui OVOP, kita membangun ekosistem dari hulu ke hilir: Mengembangkan produk unggulan lokal berbasis potensi desa,
meningkatkan kapasitas SDM melalui pemberdayaan komunitas,
memperkuat infrastruktur dan sarana produksi, memasarkan dan
mempromosikan produk, serta memperkuat koordinasi lintas OPD dan
lembaga terkait. Inilah cara kita memastikan bahwa kemajuan ekonomi benar-benar berakar dari desa dan kembali untuk desa.
Hari ini, kita sudah memiliki database potensi 3.137 desa lengkap dengan peta produk OVOP NTT. Dari sini, kita bergerak membangun kualitas: Mengadakan pelatihan peningkatan mutu dan kapasitas produksi,
menyediakan dukungan sarana produksi, mendesain ulang kemasan dengan logo OVOP NTT, memfasilitasi penerbitan izin edar BPOM, sertifikasi halal, PIRT, hingga pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI) di Kementerian Hukum.
Produk-produk ini tidak hanya tersimpan di rak, tetapi sudah hadir di pameran pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kita bahkan memperluas ruang pemasyarakatan OVOP melalui pembekalan KKN Tematik mahasiswa, pameran bersama One Church One
Product berbasis pemuda gereja, peluncuran superapps, hingga promosi gencar di media sosial. Menjelang HUT NTT ke-69 pada 20 Desember 2025, kita mempersiapkan pameran OVOP NTT yang akan menjadi
panggung kebanggaan bersama.
Sebagai bukti komitmen, pemerintah telah memfasilitasi izin edar BPOM bagi 45 pelaku UMKM dan meluncurkan NTT Mart dan Dapur Flobamarata sebagai etalase utama produk UMKM dan pangan lokal kita
dari seluruh penjuru Flobamorata.
Di sisi lain, koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat juga terus kita perkuat. Tahun 2025, jumlah koperasi di NTT mencapai 7.135 unit, dengan 6.202 koperasi aktif dan 600 koperasi
digital. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data secara berkala, digitalisasi basis data, verifikasi lapangan, pelatihan, hingga integrasi sistem keuangan dan
pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan secara daring. Koperasi yang tidak aktif kita hapus, sementara koperasi potensial kita kembangkan secara tematik sesuai kekuatan wilayah.
Kita patut berbangga bahwa NTT menjadi salah satu Provinsi yang sangat responsif dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari Presiden Prabowo Subianto. Di mana Koperasi Desa/Kelurahan telah
terbentuk di seluruh 3.442 desa dan kelurahan. Pembentukan melalui
Musyawarah Desa dan Kelurahan Khusus telah dilengkapi Akta Notaris serta SK Pengesahan sebagai Badan Hukum (SKBH). Bahkan ada dua KDMP di NT yang jadi percontohan nasional yakni KDMP Penfui Timur di Kabupaten Kupang dan KDMP Model Sukses Fatuketi di Kabupaten
Belu. Semua ini adalah bagian dari langkah besar membangun NTT dari desa, untuk membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyatnya.
Kesembilan, Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
Gubernurpun menyampaikan bahwa anak-anak NTT banyak yang merantau. Ada
yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura, bahkan ada yang sampai ke
Timur Tengah. Mereka pergi untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga,saya tegaskan, bahwa tugas kita di sini, di tanah ini,
adalah memastikan mereka berangkat secara prosedural, legal, dan
aman. Bukan ilegal, bukan tanpa perlindung, bukan tanpa kepastian!
Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya memastikan penempatan
pekerja migran dilakukan secara prosedural, legal, dan aman demi perlindungan hak dan keselamatan mereka. Untuk menekan terjadinya PMI ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), langkah-
langkah strategis yang dilakukan antara lain:
1. Moratorium pengiriman pekerja rentan dan tidak kompeten ke luar NTT.
2. Aktivasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di kabupaten/kota.
3. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan TPPO hingga tingkat desa.
4. Penguatan Sistem Informasi dan Layanan Pengaduan (SI-SAGA).
5. Diseminasi informasi dan edukasi serta kerja sama dengan wilayah transit pekerja migran NTT.
Selain itu, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja terus didorong
melalui berbagai pelatihan yang bekerja sama dengan Kementerian
Ketenagakerjaan dan mitra swasta.
Pada tahun 2025, pelatihan meliputi
bidang pariwisata, pengolahan, kecantikan, TIK, bisnis dan manajemen, garmen, serta konstruksi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik dan global.
Data capaian menunjukkan, PMI Prosedural tahun 2024 sebanyak 1.401 orang. Sementara tahun 2025 sampai dengan bulan Agustus sebanyak 1.026 orang. Selain itu, juga dlakukan pembatalan pemberangkatan terhadap 62 Calon PMI NTT Non Prosedural Tahun 2024. Dan untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, ada 16 Calon PMI
Non prosedural yang dicekal dan dibatalkan keberangkaannya.
Sebanyak 27 orang calon tenaga kerja antar daerah pada tahun ini juga dibatalkan keberangkatannya karena berkas diprasyaratkan tidak dipenuhi. PMI asal NTT yang meninggal di luar negeri sampai dengan awal Agustus 2025 sebanyak 87 orang dengan rincian 82 orang adalah PMI
Non Prosedural dan 5 orang PMI Prosedural.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi NTT menandatangani MoU dengan
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui kolaborasi lintas pihak, pencegahan keberangkatan non-prosedural, penutupan akses calo, dan penindakan sindikat TPPO. Pemerintah pusat juga mendorong
lahirnya Peraturan Desa tentang perlindungan pekerja migran,
menghadirkan Migran Center dan Class of Migran, serta membangun pos
pelayanan di kabupaten/kota.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi menyiapkan program persiapan keberangkatan pekerja migran, mencakup pelatihan keterampilan, pembekalan bahasa dan budaya negara tujuan, serta edukasi prosedur keberangkatan agar seluruh pekerja migran asal NTT berangkat aman, legal, dan berdaya saing.
Sementara itu, dalam pengembangan daerah transmigrasi, capaian tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan. Kita berhasil mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah transmigrasi untuk 2.536 bidang di 7
kabupaten, naik hampir dua kali lipat dari tahun 2024 yang berjumlah 1.388 bidang di 4 kabupaten. Penempatan keluarga transmigran meningkat dari 5 KK di tahun 2024 menjadi 50 KK di tahun 2025.
Dari sisi pemberdayaan, kita menargetkan pelatihan bagi 745 warga transmigrasi di 23 Satuan Permukiman di 12 kawasan transmigrasi, dan jingga Juli 2025 telah terlaksana 20 paket pelatihan. Semua ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,
lembaga akademik, dan swasta, disertai pendampingan intensif dalam
penyelesaian berbagai masalah pertanahan.
Untuk perlindungan ketenagakerjaan, tahun ini diluncurkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 100.000
pekerja rentan, miskin, dan miskin ekstrem di sektor informal. Program ini
menanggung penuh iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), diperkuat dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2025 dan dukungan seluruh kepala
daerah kabupaten/kota melalui penandatanganan Pakta Perlindungan
Jaminan Sosial.
Capaian ini menunjukkan hasil nyata dari kerja bersama. Namun, keberhasilan ini menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh
memperkuat perlindungan pekerja migran, memperluas kesempatan kerja,
menata transmigrasi berkelanjutan, dan membangun SDM NTT yang tangguh.
Kesepuluh, Bidang Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan
langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan di Nusa
Tenggara Timur yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Pemerintah Provinsi terus mendorong transformasi birokrasi
yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, dengan
pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2024 mengalami
kenaikan sebesar 9,45 poin dari tahun 2023. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi Provinsi NTT selama kurang lebih 10 tahun
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Di mana sebelumnya Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT naik turun (fluktuatif) di angka 0,1 s/d 0,8.
Sementara itu, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga mengalami kenaikan dari 3,83 pada tahun 2023 menjadi 3,89 pada tahun
2024. Indeks Keterbukaan Informasi Publik pun meningkat sebesar 17,24
poin dari 77,06 tahun 2023 atau kategori cukup informatif ke 94,3 atau
kategori informatif pada tahun 2024. Atas prestasi ini, Pemerintah Provinsi tahun 2024 mendapatkan dua kategori penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital yakni Top Digital Awards 2024 (Top Digital
Implementation 2024 Level Star 4) dan Top Digital Awards 2024 (Top Leader On Digital Implementation 2024)
Di bawah pemerintahan Melki-Johni, kami terus ingin memastikan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh—mulai dari
penyederhanaan birokrasi, penguatan sistem pengawasan, penerapan teknologi digital, hingga peningkatan profesionalisme aparatur sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja — berjalan efektif dan
memberi dampak signifikan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan
akuntabilitas publik serta juga membangun kepercayaan masyarakat.
Dalam rangka mendorong partisipasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kami menghadirkan Platform Meja Rakyat (Melki–Johni Melayani Masyarakat) sebagai sarana pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online, terkait layanan
pemerintahan dan pembangunan. Pada periode 14 Maret–30 Juni, Meja
Rakyat menerima 316 aduan, dengan rincian:
• 300 aduan selesai/tindak lanjut.
• 10 aduan dalam proses (kelengkapan berkas, koordinasi lanjutan,
atau pengaduan dengan informasi terbatas).
• 6 aduan tidak dapat diproses (permasalahan bersifat pribadi).
Upaya reformasi birokrasi ini turut tercermin dari Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI, di mana nilai Pemerintah Provinsi meningkat 13,93 poin — dari 63,92 pada 2023
(Kategori C, Opini Kualitas Pelayanan Sedang) menjadi 77,85 pada 2024
(Kategori C, Opini Kualitas Pelayanan Sedang). Kenaikan ini
menunjukkan perbaikan signifikan dalam penerapan standar pelayanan,
keterbukaan informasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Untuk membentuk aparatur birokrasi yang profesional, adaptif, dan inovatif, kami terus mendorong pelaksanaan Sistem Merit dalam penataan birokrasi. Tahun 2024, Indeks Sistem Merit mencapai 331 (kategori Sangat Baik). Penataan formasi jabatan juga menjadi prioritas, dengan langkah-
langkah antara lain:
• Pelantikan 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sebelumnya
lowong.
• Penyerahan SK Gubernur kepada 1.380 CPNS lulusan 2024.
• Penyerahan SK Gubernur kepada 5.480 PPPK.
• Penataan Pejabat Struktural Eselon III dan IV yang saat ini dalam proses pengisian
Kami menyadari bahwa ASN, baik PNS maupun PPPK, adalah motor penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, berbagai diklat struktural, diklat teknis, dan bimbingan teknis di berbagai tema terus
dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur. Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTT meraih Kategori
Bintang 1 (Keputusan LAN RI Nomor 531/K.1/PDP.09/2021, berlaku 5
tahun) serta tersertifikasi ISO 9001:2015 yang diperbarui setiap tahun.
Dalam hal tata kelola keuangan, Pemerintah Provinsi NTT senantiasa memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Kesebelas, Bidang Kependukan dan Catatan Sipil, Perempuan dan Anak serta Bencana Alam.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen memastikan setiap warga memiliki data kependudukan yang sah. Data
kependudukan bukan sekadar administrasi, melainkan hak fundamental sebagai warga negara dan landasan bagi perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan, termasuk di bidang
pendidikan, kesehatan, penanggulangan stunting, ketenagakerjaan, dan
pengentasan kemiskinan.
Hingga Juni 2025, dari 4.020.905 warga yang berhak memiliki KTP-
el, sebanyak 3.928.187 warga atau 97,69% telah melakukan perekaman
— meningkat 0,27% dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, dari 1.728.810 anak berusia 0–18 tahun di NTT, sebanyak 1.433.446 anak atau 83,06% telah memiliki akta kelahiran, naik 0,66% dari tahun
sebelumnya. Upaya validasi data kependudukan terus diperkuat agar
bermanfaat secara nyata bagi pembangunan yang tepat sasaran. Namun, data juga menunjukkan tantangan serius: sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan di NTT adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang Januari–Juni 2025, tercatat 113 perempuan dan 176 Angka ini mengingatkan kita bahwa perlindungan generasi muda memerlukan upaya lintas sektor yang tegas,terkoordinasi, dan berkesinambungan.
Di tengah berbagai program pembangunan, kita juga dihadapkan pada bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Lakiyang berdampak pada kesehatan masyarakat, transportasi udara, serta aktivitas sosial-ekonomi.
Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan kepedulian dan solidaritas melalui
langkah-langkah nyata, antara lain:
• Menghibahkan dana APBD ± Rp3 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk pengadaan lahan pembangunan
hunian tetap bagi pengungsi di Kecamatan Wulanggitang.
Menyalurkan bantuan logistik kebutuhan dasar berupa sembako melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, dan mitra kemanusiaan
Selain itu, Program Sekolah Aman Bencana (SPAB) terus digalakkan di seluruh kabupaten/kota di NTT untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana, langkah pencegahan, serta mitigasi. Pemerintah juga memperkuat sistem peringatan dini dan penataan
lingkungan agar potensi kerugian jiwa maupun materi dapat ditekan
semaksimal mungkin. Demikian Pidato Pembangunan Gubernur NTT.*Vhe5eryputlynd.doc.agst25.